Proses otopsi kedua jenazah Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J, telah rampung dilaksanakan pada kemarin, Rabu (27/7/2022). Dilaporkan proses otopsi kedua jenazah Brigadir J ini atas permintaa
Tag: hukum
Komnas HAM: Ada Video PCR Brigadir J Bersama Rombongan Ferdy Sambo Sebelum Insiden Penembakan
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengungkapkan isi temuan video rekaman CCTV sebelum insiden penembakan antara Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dengan Bharada E di Rumah Kadiv
Kuasa Hukum Maming: Pertimbangan DPO Jadi Dasar Putusan Upaya KPK Sabotase Praperadilan
Kuasa hukum mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming, Denny Indrayana, menyatakan terdapat sabotase terhadap proses peraperadilan atas penetapan kliennya sebagai tersangka dugaan suap dan gratifi
Diduga Terlibat Penyelewengan Dana ACT Rp34 Miliar, Pengacara Ahyudin: Beliau Korban dan Dikorbankan
Pendiri Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus penggelapan donasi di ACT. Teuku Pupun kuasa hukum Ahyudin menjelaskan, kliennya menjadi korban dan dikorban
Datangi Sidang Pengeroyokan di PN Jakpus, Ade Armando Berharap Pelaku Diberi Hukuman Setimpal
Pegiat sosial media Ade Armando datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (27/7/2022). Akademisi itu hadir sebagai saksi dalam sidang kasus pengeroyokan terhadap dirinya beberapa waktu lalu.
Ade Armando Tiba di PN Jakpus, Jalani Sidang Sebagai Saksi atas Kasus Pengeroyokan Dirinya
Pegiat sosial media Ade Armando datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (27/7/2022). Akademisi itu hadir sebagai saksi dalam sidang kasus pengeroyokan terhadap dirinya beberapa waktu lalu.
Perusahaan Cangkang yang Terafiliasi Milik ACT Diduga Bergerak di Bidang Investasi hingga Logistik
Bareskrim Polri mengungkap Aksi Cepat Tanggap (ACT) memiliki 10 perusahaan cangkang yang diduga turut menerima aliran dana dari lembaga filantropi tersebut. Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV Ditt
ACT Diduga Alirkan Dana ke Kelompok Teroris Al-Qaeda di Luar Negeri, PPATK Blokir 60 Rekening
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut adanya dugaan aliran dana dari lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke kelompok teroris Al Qaeda. Kepala PPATK Ivan Yustiavan
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Partisipasi Publik pada RKUHP Justru Untungkan Pembuat UU
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan bahwa partisipasi publik dalam penyusunan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan sangat menguntungkan para pembentuk undang undan
Kawin Paksa dan Perbudakan Seksual Masuk Delik Pidana dalam RUU TPKS
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyebut bahwa kawin paksa dan perbudakan seksual akan menjadi delik pidana dalam Rancangan Rancangan Undang Undan